UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perdjuangn pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rachmat Allah jang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaanja.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, jang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan adalah ditangan rakjat, dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.
   

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Madjelis Permusjawaratan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam lima tahun di ibu-kota Negara.
3. Segala putusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat ditetapkan dengan suara jang terbanjak.
   

Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara.

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Dalam melakukan kewadjibannja Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
   
   

1. Presiden memegang kekuasan membentuk undang-undang dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk mendjalankn undang-undang sebagaimana mestinja.
   

1. Presiden ialah orang Indonesia asli.
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat dengan suara jang terbanjak.
   

Presiden dan Wakil Presiden memegang djabatannja selama masa lima tahun, dan sesudahnja dapat dipilih kembali.

Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannja dalam masa djabatannja, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa waktunja.

Sebelum memangku djabatannja, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berdjandji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusjawaratan Rakjat atau Dewan Perwakilan Rakjat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
,,Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewadjiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan mendjalankan segala undang-undang dan peraturannja dengan selurus-lurusnja sert berbakti kepada Nusa dan Bangsa." Djanji Presiden (Wakil Presiden) :
,,Saja berdjandji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewadjiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan mendjalankan segala undang-undang dan peraturannja dengan selurus-lurusnja sert berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Presiden memegang kekuasaan jang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.

Presiden dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan Negara lain.

Presiden menjatakan keadaan bahaja. Sjarat-sjarat dan akibatnja keadaan bahaja ditetapkan dengan undang-undang.

1. Presiden mengangkat duta dan konsul.
2. Presiden menerima duta Negara lain.
   

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Presiden memberi gelaran, tanda djasa dan lain-lain tanda kehormatan.

1. Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang
2. Dewan ini berkewadjiban memberi djawab atas pertanjaan Presiden dan berhak memadjukan usul kepada Pemerintah.
   
   

1. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.
   

Pembagian Daerah Indonesia atas Daaerah besar dan ketjil, dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah jang bersifat istimewa.

1. Susuan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan undang-undang.
2. Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam setahun.
   

1. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetudjuan Dewan Perwakiln Rakjat.
2. Djika sesuatu rantjangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadjukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.
   

1. Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjukan rantjangan undang-undang.
2. Djika rantjangan itu, meskipun disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadjukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.
   

1. Dalam hal ihwal kegentingan jang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikut.
3. Djika tidak mendapat persetudjuan, maka peraturan pemerintah itu harus ditjabut.
   
   

1. Anggaran pendapatan dan belandja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjetudjui anggaran jang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendjalankan anggaran tahun jang lalu.
2. Segala padjak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.
3. Matjam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Hal keuangan negara selandjutnya diatur dengan undang-undang.
5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, jang peraturannja ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.
   
   

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.
   
   

Sjarat-sjarat untuk mendjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

1. Jang mendjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain jang disjahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
2. Sjarat-sjarat jang mengenai kewargaan Negara ditetapkan dengan undang-undang.
   

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannja didalam hukum dan pemerintahan dan wadjib mendjundjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinja.
2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.
   

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Jang Maha Esa.
2. Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja itu.
   

1. Tiap-tiiap warga Negara berhak dan wadjib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.
2. Sjarat-sjarat tentng pembelaan diatur dengan undang-undang.
   

1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengadjaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadjaran nasional, jang diatur dengan undang-undang.
   

Pemerintah memadjukan kebudajaan nasional Indonesia.

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasasi hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dn kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.
   

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

1. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada djumlah anggauta Madjelis Permusjawaratan Rakjat harus hadir.
2. Putusan diambil dengan persetudjuan sekurang-kurangnja 2/3 daripada djumlah anggauta jang hadlir.
   

Segala badan Negara dan peraturan jang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan jang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitja Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang ini, segala kekuasaannja didjalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

ATURAN TAMBAHAN

1. Dalam enam bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raja, Presiden Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-Undang dasar ini.
2. Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.